Selasa, 08 April 2008

Marsingkola...

Bu Guru...Bu Guru...Saya belum ngerti...

Pak KepSek

Wahhh...Pak Kep Sek, lagi ngapain Pak?

















2008.03.31 TOT Pengembangan dan Penguatan Program Intervensi tingkat Sekolah untuk DF dan DC (Cohort 1 dan Cohort 2)

Misterius

Para participant yang misterius...


200.02.25 Pelatihan Penyusunan RKS SMP-MTs Tahap 3 – 4 untuk KKRKS (Kabupaten Dairi)

Manajemen dan Tata Pelayanan Pendidikan

Fokus utama DBE1 adalah meningkatkan kapasitas manajemen dan tata pelayanan pendidikan.
Program-programnya mencakup:
1. Meningkatkan kemampuan Dinas Pendidikan kabupaten/ kota dalam mengelola pendidikan dasar yang lebih efektif;
2. Memperkuat pelayanan pendidikan di setiap level (dari orang tua ke komite sekolah, ke Dewan Pendidikan dan DPRD);
3. Meningkatkan penggunaan sumber-sumber informasi untuk memperkuat manajemen dan tata pelayanan pendidikan;
4. Menyebarkan (diseminasi) hasil DBE1 dengan cara melakukan replikasi hal-hal praktis yang terbaik, serta mengembangkan kemitraan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga swasta.

Secara lebih rinci, aktivitas DBE1 meliputi pengembangan berbagai sumber daya pendidikan, penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) untuk beberapa tahun, mengkaji kapasitas kabupaten/ kota dalam pengelolaan dan pendanaan pendidikan serta menyusun Rencana Pengembangan Pendidikan Kabupaten/ Kota (RPPK). Selai itu, partisipasi berbagai stakeholder (termasuk DPRD, Dewan Pendidikan, dan masyarakat umum) dalam perencanaan pendidikan daerah menjadi bagian penting dari strategi besar untuk meningkatkan informasi, tanggung jawab, dan transparansi. Di tingkat sekolah/ madrasah, DBE 1 berusaha meningkatkan kapasitas Komite Sekolah dalam menyusun dan mengimplementasikan RPS, melakukan monitoring kinerja sekolah, mempromosikan transparansi manajemen sekolah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. DBE 1 juga membantu sekolah dalam mengembangkan laporan semesteran kinerja pembelajaran dan pembiayaan sekolah kepada Komite Sekolah dan orang tua peserta didik.

Pada akhir 2006, DBE 1 akan bekerja sama dengan para stakeholder pendidikan di kabupaten/ kota untuk memperkuat jaringan perencanaan SDM, melakukan supervisi dan pengelolaan aset yang dapat menjamin peningkatan kualitas pendidikan dasar.
Berdasarkan analisis terhadap model pendanaan pendidikan dari anggaran pusat menjadi anggaran daerah, DBE 1 berusaha meningkatkan pemahaman terhadap penyaluran pendanaan maupun dampak dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada: mutu pendidikan, prestasi belajar peserta didik, dukungan penganggaran daerah, rata-rata biaya per peserta didik dan beban biaya pendidikan pada keluarga miskin. Masyarakat juga didorong untuk mengembangkan kemitraan baru dengan pihak swasta daerah dan organisasi-organisasi lainnya untuk menambah dana dan sumberdaya lainnya.

Bantuan teknis diberikan untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan manajemen informasi pendidikan, baik untuk RPS, RPPK, maupun Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Educational Management Information System/ EMIS). DBE 1 juga bekerjasama dengan kementrian terkait serta proyek-proyek lain untuk menghasilkan sebuah pendekatan terintegrasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan memperkuat manajemen dan tata pelayanan pendidikan, sehingga dapat memastikan bawah peserta didik di Indonesia dapat merasakan manfaat optimal dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dan pers daerah untuk memonitor dan advokasi perbaikan juga akan mendukung aktivitas DBE.

Provincial Accountant

#1

Yulia Iryani

#2

Yulia Iryani

Education Planning & Management Specialist

#1

Doly Hutapea

#2

Doly Hutapea

Office Manager


Amanda Litania

Provincial Coordinator


Rudi Zamrudin

TOT Pengembangan dan Penguatan Program Intervensi tingkat Sekolah untuk DF dan DC (Cohort 1 dan Cohort 2)

31 Maret - 02 April 2008

Foto 1


Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6


Foto 7


Foto 8


Foto 9


Foto 10

Pelatihan Penyusunan RKS SMP-MTs Tahap 3 – 4 untuk KKRKS (Kabupaten Dairi)

25-26 Maret 2008

Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah:

1. Sekolah dapat merumuskan Sasaran - Program serta Penanggung Jawab Program.

2. Sekolah dapat menentukan indikator keberhasilan Program serta kegiatan dan jadwal kegiatan.

3. Sekolah dapat menyusun daftar biaya satuan, rencana biaya satuan, perkiraan sumber pendanaan, dan rencana biaya serta sumber pendanaan.

4. Sekolah memiliki agenda penyusunan RKS Tahap 3-4.


Foto 1


Foto 2


Foto 3


Foto 4


Pelatihan Penyusunan RKS SMP-MTs Tahap 1 & 2 untuk KKRKS (Kota Binjai )

11-13 Maret 2008

Foto 1



Foto 2


Foto 3

Pelatihan Penyusunan RKS SMP-MTs Tahap 1 & 2 untuk KKRKS ( Kabupaten Deli Serdang )

25-27 Februari 2008

Foto 1


Foto 2

Pendidikan Dasar yang Terdesentralisasi

Pada Oktober 2003, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengumumkan sebuah usulan baru untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di Indonesia. Realisasinya berupa kerjasama teknis senilai USD 157 juta untuk pengembangan program yang dinamai "Pendidikan Dasar yang Terdesentralisasi" atau Decentralized Basic Education (DBE), berlangsung selama kurun 2005 - 2010. Inisiatif Presiden Bush itu merupakan respon positif terhadap Pemerintah Indonesia, sekaligus merefleksikan komitmen bersama Indonesia dan Amerika Serikat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Program ini dilaksanakan melalui perjanjian bilateral kedua negara.

Saat ini, DBE yang implementasinya dilaksanakan melalui United States Agency for International Development(USAID)dan dikoordinasikan oleh Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (Kokesra), bekerjasama dengan 28 pemerintah kabupaten/ kota yang tersebar di 8 provinsi (Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Naggroe Aceh Darussalam dan DKI Jakarta). Di daerah-daerah tersebut, DBE beserta program perintisan MBE bekerjasama dengan 1042 sekolah termasuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidayah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 117 lembaga pendidikan non formal yang sebagian besar menjalankan program pendidikan kesetaraan SMP, serta 25.000 pendidik termasuk guru dan tutor lembaga pendidikan non formal yang secara langsung membimbing sekitar 370.000 peserta didik dan 6.200 peserta lembaga pendidikan non formal. Program DBE akan diperluas ke 100 kabupaten/ kota pada tahun 2008.